Bustami Zainudin Perlu Rumusan Kebijakan Terkait Kilang Green Ful

Lampung (Basmilamteng.Com) – Anggota Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengusulkan perlunya merumuskan beberapa kebijakan merancang pabrik bahan bakar hijau (kilang green fuel) yang dapat mengolah minyak sawit menjadi bahan bakar hijau yang mencakup solar, bensin, avtur dan elpiji. Peluang ini bisa dilakukan di daerah yang memiliki potensi.

Terlebih, sambung Senator asal Lampung tersebut, hal ini pernah direkomendasikan dan dirumuskan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk strategi kebijakan energi biodiesel Indonesia pada 2020-2045.

“Hemat saya, Kementerian Pertanian bisa menjajaki gagasan ini, terlebih bahan pertimbangan yang disampaikan didasari oleh bukti ilmiah,” terang Bustami dalam keterangannya, Rabu (20/1/2021).

Di sisi lain, sambung Bustami, perlu juga untuk mendorong penelitian bibit unggul minyak pangan, minyak nyamplung, dan minyak kemiri sunan. Itu ditujukan untuk menghindari pembukaan perkebunan kelapa sawit yang lebih meluas lagi.

“Keberhasilan B30 yang rilis Januari 2020, menjadikan Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang pertama kali melakukan campuran biodiesel bahan bakar nabati berbasis crude palm oil (minyak sawit mentah). Ini bisa menjadi cermin, dan jika terbangun pabrik bahan bakar hijau di daerah, ini jelas prospektif,” saran Bustami.

Wakil Bupati Way Kanan dua periode itu menambahkan, bahwa hasil evaluasi itu dapat digunakan sebagai bukti dalam penetapan rencana kebijakan B40 dan B50 di masa mendatang.

“Rekomendasi saya selanjutnya adalah pembangunan perkebunan energi crude palm oil (CPO) secara masif. Ini memungkinkan sebagai bahan baku bahan bakar hijau solar, bensin, avtur dan elpiji,” jelasnya.

Kondisi ini lanjut Bustami, didukung dengan ketersediaan CPO dalam negeri terus bertambah, seiring dengan kebutuhan yang terus meningkat. “Untuk Indonesia, ketersediaan CPO sangat menggembirakan karena termasuk penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan jumlah panen melimpah sejak 2008,” jelasnya.

Kemudian, rekomendasi berikutnya bagi para pemangku kepentingan secara bersama, dapat menciptakan inovasi bahan bakar hijau (green fuel) buatan dalam negeri.

“Peran ini bisa diambil oleh Direktorat Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saran saya, rekomendasi kebijakan ini juga harus melibatkan pemangku kepentingan lain terkait,” imbuh Bustami.

Pihak terkait seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Saya berharap rekomendasi ini ditindaklanjuti. Ketersediaan bahan bakar hijau sangat kita butuhkan di masa yang akan datang,” papar Bustami.
( RED )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *