Kordintor Alainsi Masyarakat Peduli Demokrasi meminta bawaslu memproses tindak pidana Pemilu


BASMILAMTENG.COM, – Lampung Tengah. Koordinator AMPD sekaligus Ketua LSM Basmi, Abdul Razak mengapresiasi atas langkah yang diambil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, memanggil Wali Kota Metro, Ahmad Pairin dan beberapa orang Kepala Kampung Kecamatan Rumbia, terkait dugaan pelanggaran Pilkada, beberapa waktu lalu.

 

“Apa yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bentuk propesional lembaga penyelenggaran Pemilu Lamteng, saya sangat mengapresiasi hal itu,” ujar Razak, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Senin (19/10).

 

Karena menurutnya, Bawaslu harus bekerja secara propesional dan lndependent, agar pelaksanaan Pilkada Khususnya di Kab.Lamteng, dapat berjalan sesuai aturan dan UU yang berlaku, sehingga akan diPilkada 2020 ini, akan melahirkan sosok Pemimpin yang benar-benar hasil dari pilihan masyarakat, tanpa ada paksaan dan intervensi dari pihak manapun.

 

“Kita tunggu saja, apa hasil dari klarifikasi pihak Bawaslu terhadap Wali Kota Metro, dan beberapa Kakam itu. Dan saya berharap klarupikasi tersebut benar-benar propesional, jangan hanya sebagai pormalitas saja,” tegas Razak.

 

Meski demikian, Koordinator AMPD Lampung, Abdul Razak meminta pihak Bawaslu Lamteng, dan Gakkumdu memproses tindak pidana Pemilu yang diduga melibatkan Kepala Kampung dan ASN kampanye pasangan Nomor Urut 2 Musa – Dito, sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Jelas dalam aturan Pilkada, Kepala desa dan perangkat desa dapat dikenai sanksi pidanan bila terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan keputusan seperti kegiatan-kegiatan serta program di desa dan juga melakukan perbuatan atau tindakan yang mengarah keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

 

“Calon Kepala daerah yang ikut melibatkan perangkat desa jelas ada sanksi sesuai aturan dan UU yang berlaku di negara kita,” tegas Razak. (RED/BASMI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *